SINERGI BAGIAN HUKUM DAN BPPKAD MAGELANG SUSUN RAPERBUP OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Kota Mungkid – Rabu (01/10/2025) Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Magelang bersama Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang mengadakan pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Ruang Rapat Bagian Hukum.
Dalam diskusi peserta menyoroti pentingnya peraturan ini sebagai instrumen untuk memperluas sumber pendapatan daerah. Pajak MBLB yang terutang akan dipungut secara sinergis sehingga Pemerintah Kabupaten dapat menerima dana langsung melalui mekanisme setoran pajak yang dipisahkan. Dengan cara ini, alur penerimaan pajak menjadi lebih jelas dan transparan. Selain itu, forum juga membahas aspek teknis pelaksanaan, mulai dari mekanisme penarikan opsen hingga pengelolaan dana di tingkat daerah. Ditekankan pula perlunya sinergi yang erat antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan instansi terkait agar peraturan ini berjalan optimal.
Melalui pembahasan ini, diharapkan Raperbup Opsen Pajak MBLB dapat segera diformulasikan secara komprehensif agar pendapatan daerah dari sektor pertambangan semakin meningkat, sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang. Pemerintah Kabupaten Magelang berkomitmen agar regulasi ini tidak hanya menjadi landasan hukum pemungutan pajak, tetapi juga mendorong pengelolaan sumber daya mineral bukan logam secara lebih bijak dan berkelanjutan.
